Kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sebanyak 512 santri terdampak insiden keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talang Angin, Kalitengah, Sidoarjo, Jawa Timur.
Berdasarkan perkembangan yang disampaikan BGN pada Rabu, 2 September 2026, sebanyak 80 korban masih menjalani perawatan. Sementara itu, 312 orang telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan meninggalkan rumah sakit, sedangkan 120 lainnya masih dalam observasi.
BGN kemudian menjatuhkan suspensi berat selama 30 hari terhadap SPPG Talang Angin. Lembaga tersebut juga mengusulkan pencopotan dan penggantian kepala SPPG sembari menyelidiki penyebab insiden bersama dinas kesehatan.
Kasus Sidoarjo menambah panjang rangkaian dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban mencapai 40.759 orang sejak program berjalan pada 2025 hingga awal Agustus 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.103 korban terjadi sepanjang 2025. Adapun korban yang dihimpun selama Januari hingga awal Agustus 2026 mencapai 12.656 orang. Keseluruhan kasus tersebut tersebar di 36 provinsi.
Jawa Tengah Punya Porsi Terbesar
Jawa Tengah menjadi provinsi dengan porsi korban dugaan keracunan MBG terbesar. Wilayah tersebut menyumbang sekitar 34% dari keseluruhan korban yang dipantau JPPI.
Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan porsi 18%, disusul Jawa Barat sebesar 9%. Ketiga provinsi di Pulau Jawa tersebut secara kumulatif menyumbang 61% korban nasional.
“Secara kumulatif, ketiga provinsi ini mencakup 61 persen dari seluruh kasus nasional, yang menunjukkan perlunya pengawasan ekstra ketat di wilayah padat penduduk tersebut,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya pada 13 Agustus 2026.
Di luar ketiga wilayah tersebut, Kalimantan Barat dan Lampung masing-masing menyumbang 5% korban. DKI Jakarta berada di posisi selanjutnya dengan porsi sebesar 4%.
Sementara itu, gabungan provinsi lainnya menyumbang sekitar 25% korban. JPPI menyebut banyak provinsi dalam kelompok tersebut memiliki porsi di bawah 3%.
Rincian terbaru yang dipublikasikan JPPI hanya menyebutkan persentase enam provinsi dengan porsi terbesar. Lembaga tersebut tidak membuka jumlah korban secara terperinci untuk setiap provinsi.
Berdasarkan Pemantauan JPPI
Sebagai catatan, data tersebut bukan rekap resmi pemerintah, melainkan hasil pemantauan JPPI terhadap berbagai laporan dugaan keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG.
Dalam penjelasan metodologinya, JPPI menyebut data bersumber dari laporan medis yang diverifikasi melalui catatan puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan keterangan resmi dinas kesehatan di wilayah terdampak.
JPPI juga menggunakan tim pemantau di berbagai provinsi serta memasukkan pemberitaan media yang telah diverifikasi. Karena itu, angka tersebut menggambarkan kasus yang berhasil dihimpun melalui pemantauan, bukan keseluruhan kejadian yang mungkin berlangsung di lapangan.
Insiden yang menimpa santri di Sidoarjo belum termasuk dalam pemetaan tersebut karena terjadi pada 1 September 2026. Penambahan angka Sidoarjo secara langsung ke data JPPI juga berpotensi menghasilkan perbandingan yang tidak sepadan karena berbeda periode dan metode pembaruan. (RK/D-1)
Baca: Survei IPO: Hampir Seluruh Responden Mengenal Program MBG, Mayoritas Menyatakan Belum Puas
