Dataloka.id – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (19/11/2026) mendapat perhatian luas di media sosial. Regulasi yang telah dinantikan selama 18 tahun itu justru memunculkan perdebatan mengenai substansi aturan dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Berdasarkan hasil pemantauan Drone Emprit, percakapan mengenai RUU Perampasan Aset mencapai 6.797 penyebutan (mention) sepanjang 13–19 November 2026. Jumlah tersebut melonjak 1.016% dibandingkan periode sebelumnya, dengan puncak mencapai 2.568 penyebutan pada momentum persetujuan rancangan regulasi.
Lonjakan perhatian publik tersebut beriringan dengan penyelesaian pembahasan tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Sehari kemudian, DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.
Meski demikian, peningkatan percakapan tidak seluruhnya mencerminkan dukungan terhadap pengesahan regulasi tersebut. Drone Emprit menemukan bahwa kritik terhadap isi RUU menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas pengguna media sosial.
Sepanjang periode pemantauan, topik kritik terhadap substansi RUU menghasilkan 3.429 penyebutan. Jumlah tersebut melampaui pembahasan mengenai persetujuan Komisi III DPR yang memperoleh 2.975 penyebutan.
| Topik Percakapan | Jumlah Penyebutan |
|---|---|
| Kritik terhadap isi RUU | 3.429 |
| Persetujuan Komisi III DPR | 2.975 |
Sumber: Drone Emprit, 13–19 November 2026.
Catatan: Jumlah penyebutan berdasarkan klasifikasi topik, bukan jumlah pengguna atau hasil survei opini publik.
Salah satu pemicu perdebatan adalah unggahan di platform X yang mengaitkan ketentuan dalam rancangan undang-undang dengan kemungkinan penyitaan aset warga akibat tidak membayar pajak. Drone Emprit menemukan istilah “bawahi” muncul dalam 560 penyebutan, dengan sentimen yang didominasi respons negatif. Namun, narasi yang beredar tersebut merupakan klaim pengguna media sosial dan tidak dapat diperlakukan sebagai penjelasan resmi mengenai ketentuan undang-undang.
Perdebatan juga berkaitan dengan kritik terhadap substansi regulasi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), khususnya mengenai tidak adanya pengaturan tentang kekayaan yang tidak wajar atau illicit enrichment. Kritik ini memperlihatkan bahwa pengesahan regulasi yang telah lama dinantikan belum sepenuhnya menjawab harapan sejumlah kelompok masyarakat sipil.
Sentimen Negatif Mendominasi Percakapan
Perbedaan respons terlihat dari sentimen pengguna di sejumlah platform media sosial. Drone Emprit menemukan sentimen negatif mencapai 59% pada platform X dan 62% pada Threads selama periode pemantauan.
Dari sisi emosi, antisipasi menjadi kategori terbesar dengan porsi 49%, disusul amarah sebesar 46%. Sementara itu, kategori kepercayaan hanya mencapai 1%, yang menunjukkan masih terbatasnya ekspresi kepercayaan dalam percakapan yang dianalisis.
Perbedaan karakter percakapan juga terlihat dari distribusi interaksi antarmedia sosial. TikTok menghasilkan sekitar 15 juta interaksi dari 458 penyebutan, sedangkan X menyumbang 48% percakapan dengan sekitar 2,2 juta interaksi.
Besarnya interaksi di TikTok memperlihatkan bahwa volume unggahan tidak selalu sejalan dengan tingkat keterlibatan pengguna. Sebuah konten dapat menjangkau audiens luas meskipun jumlah unggahan yang membahas topik tersebut relatif terbatas.
Sementara itu, kelompok percakapan yang mengkritik pemerintah dan DPR memperoleh 63,2% dari total interaksi yang dipetakan Drone Emprit. Dominasi ini memperlihatkan kuatnya penyebaran narasi kritis di ruang digital selama pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Pemberitaan Media Lebih Netral
Gambaran berbeda ditemukan dalam pemberitaan media daring yang dipantau Drone Emprit. Sebanyak 92% pemberitaan memiliki sentimen netral, sedangkan sentimen negatif hanya mencapai 3%.
Selain itu, sekitar 73,3% kutipan dalam pemberitaan berasal dari kelompok yang mendukung pemerintah. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penekanan isu dalam pemberitaan media dan percakapan pengguna media sosial.
Di tengah perdebatan tersebut, DPR menyatakan pembahasan UU Perampasan Aset telah melibatkan partisipasi masyarakat. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana, bukan semata-mata berorientasi pada hukuman penjara bagi pelaku.
Regulasi tersebut juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture. DPR menyatakan mekanisme tersebut disertai prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak warga untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Meski telah disahkan, besarnya volume percakapan negatif memperlihatkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan dan pengawasan regulasi. Kejelasan ketentuan hukum, perlindungan hak masyarakat, serta akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar tujuan pemulihan aset dapat berjalan tanpa mengabaikan kepastian hukum.
Sebagai catatan, hasil analisis Drone Emprit merupakan pemantauan terhadap percakapan digital selama 13–19 November 2026. Data tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai sikap seluruh penduduk Indonesia karena hanya menggambarkan konten dan interaksi yang masuk dalam cakupan pemantauan. (RK/D-1)
Baca: MPR Jadwalkan Pemilihan Wapres pada 2 Desember, Ini Peta 732 Kursinya
Sumber: Drone Emprit, DPR RI
Drone Emprit, Pengesahan RUU Perampasan Aset, 19 November 2026.
https://pers.droneemprit.id/pengesahan-ruu-perampasan-aset/
Dewan Perwakilan Rakyat RI, Pengesahan UU Perampasan Aset, 19 November 2026.
https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/19/dpr-sahkan-ruu-perampasan-aset-habiburokhman-instrumen-baru-pemulihan-kerugian-negara-dan-korban
https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/70767/t/Puan%2BPimpin%2BRapat%2BParipurna%2BPengesahan%2BUU%2BPerampasan%2BAset%2C%2BApresiasi%2BMasukan%2Bdari%2BMasyarakat


Comment