Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2026 sebesar Rp1.157,77 triliun. Angka ini tercantum dalam laporan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
Dari total 98 K/L yang mendapatkan alokasi anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) menempati posisi teratas dengan pagu sebesar Rp217,86 triliun. Porsi terbesar dari dana tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang mencapai Rp210,40 triliun, sementara sisanya sebesar Rp7,45 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen.
Program MBG menjadi salah satu prioritas nasional dengan percepatan target cakupan penerima manfaat yang awalnya ditetapkan pada 2029 kini diproyeksikan selesai pada akhir 2025. Hal ini menjadi penanda penguatan kebijakan fiskal negara untuk mendukung ketahanan gizi dan sumber daya manusia sejak dini.
Selain BGN, kementerian lain yang mendapat alokasi besar antara lain Kementerian Pertahanan sebesar Rp167,4 triliun, Polri Rp109,67 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp104,35 triliun. Di jajaran selanjutnya, terdapat Kementerian Sosial (Rp76,03 triliun), Kementerian Agama (Rp75,2 triliun), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Rp70,85 triliun).
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatatkan pagu sebesar Rp55,45 triliun, disusul Kementerian Keuangan dengan Rp47,13 triliun. Terakhir, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berada di urutan ke-10 dengan anggaran Rp33,65 triliun. (NKR/D-1)
(Baca : Prabowo Subianto Pangkas Anggaran Kementerian Rp306 Triliun untuk Efisiensi Belanja Negara 2025)
Download aplikasi Dataloka.id di Android sekarang untuk akses informasi berbasis data yang akurat dan terpercaya.
Download aplikasinya di sini.
Atau gabung di WA Channel Dataloka.id untuk update data terbaru, di sini.
