Pemerintah resmi melantik dua pejabat baru untuk posisi strategis di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat (23/5). Bimo Wijayanto dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak, sementara Djaka Budi Utama dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Bimo Wijayanto dikenal memiliki latar belakang di bidang perpajakan, meski sebelumnya lebih aktif di lingkungan Istana sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden. Sementara itu, Djaka Budi Utama berasal dari latar belakang militer. Ia merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan hingga saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). Djaka juga pernah disebut terkait dengan Tim Mawar, meskipun peran pastinya masih menjadi sorotan publik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, latar belakang militer Djaka Budi dapat menjadi nilai tambah dalam memperkuat institusi Bea dan Cukai. Ia menyatakan, kehadiran Djaka diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antara Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum serta berbagai instansi lain.
Dari kalangan pelaku usaha, pelantikan ini disambut positif. Dunia usaha berharap kepemimpinan baru di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat menciptakan iklim industri yang lebih kondusif, dengan merumuskan kebijakan yang lebih pro-industri dan responsif terhadap dinamika sektor usaha.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut menyampaikan sejumlah aspirasi. Di antaranya adalah penyempurnaan sistem Coretax, penyederhanaan proses administrasi perpajakan, serta peningkatan kapasitas aparatur pajak. Mereka menilai perbedaan penafsiran atas regulasi perpajakan masih menjadi kendala di lapangan, sehingga pelayanan perlu lebih seragam dan berorientasi pada solusi.
Apindo juga mendorong agar prosedur insentif perpajakan disederhanakan. Selama ini, insentif kerap tidak efektif karena proses administrasinya dianggap terlalu rumit, sehingga justru menjadi beban bagi pelaku usaha. Dengan struktur kepemimpinan yang baru, dunia usaha berharap reformasi di sektor perpajakan dan kepabeanan bisa terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (IMR/D-2)
(Baca Juga: Badan Gizi Nasional Kantongi Anggaran Tertinggi dalam APBN 2026)
Download aplikasi Dataloka.id di Android sekarang untuk akses informasi berbasis data yang akurat dan terpercaya.
Download aplikasinya di sini.
Atau gabung di WA Channel Dataloka.id untuk update data terbaru, di sini.
Penulis: Fauzian Rizqi P
Editor: Imam Fachdrian R
