Berita
Home » Blog » Sejarah Taman Nasional Ujung Kulon, dari Perlindungan 1921 hingga Wacana Pemindahan Badak Jawa

Sejarah Taman Nasional Ujung Kulon, dari Perlindungan 1921 hingga Wacana Pemindahan Badak Jawa

Sejarah TNUK hingga Wacana Pemindahan Badak Jawa
Taman Nasional Ujung Kulon di Banten merupakan habitat terakhir badak jawa yang kini tengah diupayakan memiliki populasi kedua di luar kawasan. (Sumber: Kementerian Kehutanan)

Dataloka.id – Wacana pemindahan sebagian badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, kembali mengemuka pada November 2026. Gagasan tersebut menjadi babak baru dalam sejarah konservasi Ujung Kulon, kawasan yang telah mendapatkan perlindungan sejak lebih dari satu abad lalu.

Rencana itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Pemindahan sebagian badak jawa dipertimbangkan sebagai upaya membentuk populasi baru di luar habitat alaminya yang kini terkonsentrasi di ujung barat Pulau Jawa.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa gagasan tersebut belum menjadi keputusan. Kementerian Kehutanan, melalui keterangan resmi pada 16 November 2026, menyatakan kelayakan Alas Purwo masih harus dibuktikan melalui kajian ilmiah sebelum langkah pemindahan dapat dipertimbangkan lebih jauh.

Wacana ini sekaligus mengangkat kembali perjalanan panjang Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi. Selama lebih dari satu abad, status perlindungannya terus berkembang, sementara upaya penyelamatan badak jawa menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Sejarah Taman Nasional Ujung Kulon Dimulai pada 1921

Berdasarkan dokumen sejarah Balai TNUK, perlindungan kawasan Ujung Kulon bermula pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Pada 16 November 1921, Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan sebagai kawasan suaka alam melalui Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 60.

Gempa M5,8 di Pacific-Antarctic Ridge, Menurut BMKG

Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi organisasi perlindungan alam The Netherlands Indies Society for the Protection of Nature. Sejak saat itu, Ujung Kulon memperoleh landasan hukum sebagai kawasan yang dipertahankan untuk kepentingan pelestarian alam.

Statusnya kemudian berubah menjadi suaka margasatwa pada 24 Juni 1937 melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 17. Kawasan perlindungan turut mencakup Pulau Peucang dan Pulau Panaitan.

Setelah Indonesia merdeka, perlindungan Ujung Kulon berlanjut melalui sejumlah kebijakan. Pada 17 April 1958, pemerintah mengembalikan statusnya menjadi suaka alam sekaligus memasukkan perairan laut selebar 500 meter dari batas air surut terendah.

Perluasan berikutnya dilakukan dengan memasukkan kawasan Gunung Honje Selatan seluas 10.000 hektare pada 1967. Selanjutnya, Gunung Honje Utara seluas 9.498 hektare menjadi bagian dari Cagar Alam Ujung Kulon pada 1979.

Perubahan penting terjadi pada 6 Maret 1980 ketika Ujung Kulon diumumkan sebagai salah satu dari lima taman nasional pertama di Indonesia. Empat kawasan lainnya adalah Gunung Leuser, Gunung Gede Pangrango, Baluran, dan Komodo.

Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini, 18 November 2026

Pengakuan internasional menyusul pada 1991. UNESCO memasukkan Ujung Kulon ke dalam Daftar Warisan Dunia karena kekayaan ekosistem serta perannya sebagai habitat penting bagi badak jawa yang terancam punah.

Setahun kemudian, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 284/Kpts-II/1992 tertanggal 26 Februari 1992. Keputusan tersebut menunjuk kawasan seluas 122.956 hektare sebagai Taman Nasional Ujung Kulon, terdiri atas 78.619 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.

Luas tersebut selanjutnya mengalami penyesuaian administratif. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014, kawasan TNUK ditetapkan seluas 105.694,46 hektare, yang meliputi 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.

Pencarian Habitat Kedua Badak Jawa Sejak 1980-an

Meski perlindungannya terus diperkuat, keberadaan seluruh populasi badak jawa di satu kawasan menimbulkan persoalan tersendiri. Ketergantungan terhadap Ujung Kulon membuat kelangsungan spesies tersebut rentan apabila habitatnya mengalami gangguan besar.

Pemerintah sebenarnya telah mempertimbangkan pengembangan habitat alternatif sejak dekade 1980-an. Menurut Balai TNUK, sejumlah lokasi yang pernah masuk dalam pembahasan meliputi Gunung Honje, kawasan yang kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta Cikepuh di Sukabumi.

Gempa M4,9 di Ruteng-Manggarai, Terasa hingga IV MMI

Salah satu upaya yang lebih konkret berlangsung pada 2017. Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendukung pemulihan ekosistem Suaka Margasatwa Cikepuh dan Cagar Alam Cibanteng sebagai bagian dari persiapan calon habitat kedua badak jawa.

Namun, pencarian lokasi tidak serta-merta menghasilkan keputusan pemindahan. Kelayakan suatu kawasan harus mempertimbangkan kondisi ekologis, keamanan, ketersediaan pakan, serta kemampuan habitat mendukung populasi badak dalam jangka panjang.

Sementara pencarian habitat di luar Ujung Kulon berlangsung, pemerintah juga mengembangkan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA). Kawasan konservasi khusus seluas sekitar 5.100 hektare tersebut masih berada di dalam TNUK dan ditujukan untuk memperkuat pengelolaan serta perkembangbiakan badak jawa.

Upaya translokasi memasuki tahap penting pada 2025 melalui Operasi Merah Putih. Seekor badak jawa jantan bernama Musofa berhasil dipindahkan dari Semenanjung Ujung Kulon menuju fasilitas JRSCA pada 5 November 2025.

Akan tetapi, Musofa mati pada 7 November 2025, atau dua hari setelah tiba di lokasi. Berdasarkan pemeriksaan yang diumumkan Kementerian Kehutanan, kematiannya disebabkan penyakit kronis yang sebelumnya tidak terdeteksi, dengan temuan gangguan pada lambung, usus, dan otak.

Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi konservasi badak jawa. Translokasi ke JRSCA juga perlu dibedakan dari wacana pemindahan ke Alas Purwo karena JRSCA masih berada dalam kawasan TNUK, sedangkan Alas Purwo merupakan calon habitat di luar Ujung Kulon.

Ancaman Perburuan hingga Bencana Alam

Di tengah upaya pelestarian, badak jawa masih menghadapi ancaman perburuan liar. Balai TNUK pada Juni 2026 mengungkapkan bahwa berdasarkan rekonstruksi fakta hukum dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebanyak 10 badak jawa menjadi korban perburuan di kawasan tersebut.

Temuan itu menunjukkan bahwa status kawasan konservasi tidak sepenuhnya menghilangkan ancaman terhadap satwa. Karena itu, perlindungan habitat tetap memerlukan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum secara berkelanjutan.

Di sisi lain, reproduksi alami badak jawa masih berlangsung di Ujung Kulon. Pada 2 November 2026, Kementerian Kehutanan mengumumkan temuan anak badak dari induk bernama Desy yang terekam kamera jebak pada 10 Oktober 2026.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Ujung Kulon masih menjadi habitat perkembangbiakan badak jawa. Namun, keberhasilan reproduksi belum menghilangkan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya populasi pada satu wilayah.

Pemerintah menyebut ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik sebagai alasan utama perlunya mempertimbangkan habitat kedua. Risiko tersebut menjadi perhatian karena Ujung Kulon berada di kawasan yang dapat terdampak aktivitas geologi Selat Sunda.

Mengapa Badak Jawa Diusulkan Pindah ke Alas Purwo?

Wacana pengembangan habitat kedua kembali menguat setelah Hashim Djojohadikusumo mengemukakan kemungkinan pemindahan sebagian badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo pada November 2026. Kawasan di Banyuwangi, Jawa Timur, itu dipandang sebagai salah satu alternatif yang perlu diteliti lebih lanjut.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemilihan habitat baru harus didasarkan pada hasil kajian ilmiah. Penilaian mencakup kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan air, ruang jelajah, risiko penyakit, keamanan kawasan, serta kesiapan pengelolaan dalam jangka panjang.

Aspek sosial juga menjadi pertimbangan, termasuk potensi konflik dengan masyarakat dan persaingan sumber daya dengan satwa lain. Pemerintah menyebut keberadaan banteng sebagai salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam menilai kelayakan Alas Purwo.

Jika suatu kawasan dinilai memenuhi persyaratan, pemilihan individu badak yang akan dipindahkan juga harus dilakukan secara selektif. Kondisi kesehatan, umur, jenis kelamin, keragaman genetik, dan kemampuan reproduksi menjadi pertimbangan untuk membentuk populasi baru yang berkelanjutan.

Hingga 18 November 2026, pemerintah belum menetapkan rencana teknis pemindahan badak jawa ke Alas Purwo, termasuk lokasi pasti, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan. Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa penjajakan habitat kedua tidak akan mengubah fungsi perlindungan TNUK.

Dengan demikian, wacana pemindahan badak jawa bukan merupakan akhir dari peran Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi. Setelah lebih dari satu abad dilindungi, taman nasional tersebut tetap menjadi habitat utama yang harus dijaga, sementara pembentukan populasi kedua dipertimbangkan sebagai upaya tambahan untuk mengurangi risiko kepunahan. (RK/D-1)

Baca: Populasi Komodo di Indonesia Terancam Punah akibat Krisis Iklim

Sumber: Balai Taman Nasional Ujung Kulon, UNESCO, Kementerian Kehutanan, Bakom

https://tnujungkulon.ksdae.kehutanan.go.id/show/index/12/Sejarah—Status-Kawasan

https://whc.unesco.org/en/list/608/

https://tnujungkulon.ksdae.kehutanan.go.id/berita/detail/353

https://ksdae.kehutanan.go.id/publikasi/pengumuman/sinergisitas-kebijakan-pusat-dan-daerah-dalam-rangka-menjaga-kelestarian-dan-kemanfaatan-kawasan-konservasi-lingkup-bbksda-jabar-dXT7nkdX/

https://www.kehutanan.go.id/news/kementerian-kehutanan-sampaikan-penjelasan-resmi-terkait-musofa-badak-jawa-hasil-translokasi-wafat-akibat-penyakit-kronis-bawaan

https://tnujungkulon.ksdae.kehutanan.go.id/berita/detail/344

https://www.kehutanan.go.id/pers/komitmen-pemerintah-lindungi-badak-jawa-pengembangan-habitat-kedua-berbasis-ilmiah-perlindungan-ujung-kulon-tetap-prioritas

https://bakom.go.id/pemerintah-tak-akan-pindahkan-badak-jawa-ke-alas-purwo-tanpa-kajian-ilmiah-lengkap/

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

×
×