Dataloka.id — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian dengan nilai kontrak mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024–2026. Seluruh paket pengadaan yang disoroti melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad.
Temuan tersebut dipublikasikan ICW pada Senin, 9 November 2026, berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan pemerintah melalui portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dari delapan paket pengadaan, lima berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta tiga lainnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Nilai keseluruhan kontrak mencapai Rp14.696.955.002. Anggaran itu mencakup penayangan konten di media sosial, keterlibatan influencer dalam kegiatan publikasi, hingga jasa kehadiran figur publik dalam acara pemerintah.
KKP Menyumbang 73,46% Nilai Kontrak
Berdasarkan rincian yang dipaparkan ICW, KKP memiliki nilai kontrak terbesar, yakni Rp10,80 miliar melalui tiga paket pengadaan pada 2025–2026. Jumlah tersebut setara dengan 73,46% dari keseluruhan nilai kontrak yang diungkap.
Sementara itu, Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket pada 2024 dengan nilai gabungan Rp3,90 miliar atau 26,54% dari total kontrak.
Pada 2024, paket bernilai terbesar berupa jasa kehadiran dalam acara yang mencapai Rp2,52 miliar. Nilainya jauh melampaui kontrak penayangan Instagram Story sebesar Rp575,66 juta maupun video YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452,70 juta.
Memasuki 2025, nilai kontrak meningkat menjadi Rp7,20 miliar melalui dua paket pengadaan KKP. Sementara pada 2026, terdapat satu paket pengadaan dari kementerian yang sama senilai Rp3,60 miliar untuk publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.
Siapa Pemilik Perusahaan Penerima Kontrak?
PT Rans Animasi Indonesia menjadi perusahaan penyedia dalam delapan paket pengadaan yang diungkap ICW. Perusahaan tersebut terhubung dengan Raffi Ahmad melalui struktur kepemilikan langsung maupun tidak langsung.
Merujuk dokumen korporasi yang dikutip ICW dari penelusuran Project Multatuli, sebanyak 99,1% saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, sekaligus mempunyai 0,9% saham langsung dan menjabat sebagai komisaris PT Rans Animasi Indonesia.
Raffi Ahmad juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak 22 Oktober 2024. Hubungan antara jabatan publik dan kepemilikan perusahaan penerima kontrak pemerintah menjadi salah satu persoalan yang disoroti ICW.
Meski demikian, nilai Rp14,69 miliar merupakan akumulasi nilai kontrak perusahaan, bukan bukti bahwa seluruh dana tersebut telah dibayarkan ataupun diterima Raffi Ahmad secara pribadi. Besaran pembayaran yang benar-benar direalisasikan serta keuntungan bersih perusahaan tidak dapat ditentukan hanya dari daftar kontrak tersebut.
Belanja Influencer di Tengah Kebijakan Efisiensi
Pengungkapan kontrak tersebut juga memunculkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja APBN dan APBD dengan nilai Rp306,70 triliun.
Kebijakan itu antara lain mengarahkan pembatasan belanja kegiatan seremonial, publikasi, dan seminar pada tahun anggaran 2025. ICW mempertanyakan pengadaan jasa influencer KKP yang tetap berlangsung pada 2025, kemudian diikuti paket lainnya pada 2026.
Selain kebutuhan anggaran, ICW menyoroti spesifikasi paket yang secara langsung menyebut kanal YouTube RANS Entertainment dan akun media sosial @raffinagita1717. Organisasi tersebut menilai pencantuman kanal tertentu perlu diperiksa karena berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain.
ICW juga meminta keterbukaan dasar penyusunan harga, rincian pekerjaan, serta indikator keberhasilan kegiatan. Informasi tersebut diperlukan untuk menilai kesesuaian antara nilai kontrak dan manfaat layanan komunikasi yang diperoleh pemerintah.
Namun, temuan dan pertanyaan ICW belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum ataupun konflik kepentingan. Penilaian lebih lanjut membutuhkan pemeriksaan dokumen pengadaan, realisasi pekerjaan, serta penjelasan dari instansi dan perusahaan terkait.
Menurut pemberitaan Tirto pada Selasa pagi, 10 November 2026, upaya konfirmasi kepada Raffi Ahmad dan manajernya belum memperoleh jawaban hingga berita tersebut diterbitkan. Penjelasan resmi dari pihak penerima kontrak dan kedua kementerian tetap diperlukan untuk memastikan dasar pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik. (RK/D-1)
Baca: 10 Provinsi Paling Rentan Korupsi di Indonesia pada 2025
Comment