Luas Karhutla 2026 Melonjak 366 Persen, Puncak Kemarau Belum Usai

Api kembali menjalar di kawasan Gunung Bromo pada awal Agustus 2026. Hingga Sabtu (8/8/2026) malam, kebakaran diperkirakan telah memengaruhi sekitar 176,2 hektare kawasan Bromo Watu Gede di Kabupaten Probolinggo dan kawasan Jantur di Kabupaten Malang.

Dua helikopter dikerahkan untuk menjatuhkan air, sementara jalur wisata menuju Bromo dari arah Malang dan Lumajang ditutup sebagian. Pada periode yang berdekatan, kebakaran juga melanda kawasan Gunung Rinjani sekitar 30 hektare, Ponorogo sekitar 10 hektare, Banyumas 2 hektare, dan Trenggalek 1,5 hektare. Tidak ada korban jiwa dalam rangkaian kejadian tersebut.

Lulusan UGM Bergaji Median Rp6 Juta, Seberapa Sulit Masuk Jurusan Favorit lewat SNBT?

Fakultas Bergaji Tinggi di UI, Seberapa Sulit Jurusannya Masuk lewat SNBT?

Kebakaran di pegunungan Jawa dan Nusa Tenggara itu memperlihatkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berpusat di kawasan gambut Sumatra dan Kalimantan. Vegetasi kering, savana, semak, dan hutan pegunungan juga rentan terbakar ketika hujan menghilang dan suhu udara meningkat.

Pada saat yang sama, angka nasional yang tersedia bahkan belum memasukkan kebakaran sepanjang Juli dan Agustus. Data Kementerian Kehutanan melalui Sistem Pemantauan Karhutla atau SiPongi baru mencakup periode Januari–Juni 2026.

Lebih dari 107.000 Hektare Terbakar

Luas karhutla Indonesia mencapai 107.465,47 hektare sepanjang enam bulan pertama 2026. Angka tersebut meningkat 84.387,7 hektare atau 366 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Kenaikan itu juga terlihat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Luas kebakaran pada Januari–Juni 2026 lebih tinggi 110 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 dan 120 persen dibandingkan Januari–Juni 2019.

Sebanyak 54 persen area yang terbakar berada di dalam kawasan hutan. Sisanya, 46 persen, berada di areal penggunaan lain atau APL. Komposisi ini memperlihatkan bahwa pengendalian karhutla tidak cukup dibebankan kepada pengelola kawasan hutan. Pemerintah daerah, pemegang konsesi, perusahaan perkebunan, dan pemilik lahan di luar kawasan hutan turut memegang peranan penting.

Data tersebut merupakan luas indikatif berdasarkan citra Landsat 8 OLI/TIRS yang dipadukan dengan persebaran titik panas, pemeriksaan lapangan, dan laporan pemadaman Manggala Agni. Karena itu, titik panas tidak dapat langsung diartikan sebagai luas lahan terbakar. Satu kebakaran bisa memunculkan beberapa titik panas, sementara kebakaran kecil dapat tidak terbaca akibat tutupan awan atau waktu lintasan satelit.

Separuh Kebakaran Berada di Tiga Provinsi

Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan area karhutla terluas, yakni 28.680,47 hektare. Luas tersebut setara dengan 26,69 persen dari keseluruhan area yang terbakar secara nasional.

Riau berada di urutan kedua dengan 15.477,95 hektare, disusul Nusa Tenggara Timur seluas 10.538,3 hektare. Ketiga provinsi itu menyumbang 54.696,72 hektare atau 50,9 persen dari total karhutla nasional.

Sepuluh provinsi tersebut menguasai sekitar 83 persen area karhutla nasional. Konsentrasi ini memberi petunjuk mengenai wilayah yang seharusnya menjadi prioritas patroli, pembasahan gambut, penegakan hukum, dan penempatan sumber daya pemadaman.

Jika dikelompokkan menurut pulau, Kalimantan menyumbang sekitar 31,5 persen area terbakar dan Sumatra 29 persen. Artinya, lebih dari 60 persen karhutla berada di dua pulau tersebut. Namun, besarnya kebakaran di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Selatan menunjukkan bahwa persoalan ini telah melampaui lanskap gambut.

Kondisi Kalimantan Barat menjadi peringatan paling terang. Luas kebakaran di provinsi itu selama Januari–Juni 2026 telah melampaui luas karhutla sepanjang 2025 yang sebesar 26.703 hektare. Dalam enam bulan, luas kebakaran 2026 sudah sekitar 7,4 persen lebih besar daripada total satu tahun sebelumnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kemudian menambah helikopter pengebom air di Kalimantan Barat dari tiga menjadi lima unit. Operasi modifikasi cuaca juga disiapkan, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala karena ketersediaan awan hujan terbatas.

Risiko Atmosfer Belum Mencapai Garis Akhir

Peningkatan karhutla terjadi ketika musim kemarau belum selesai. Hingga pertengahan Juli 2026, sekitar 509 zona musim atau 54,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak kemarau berlangsung terutama pada Agustus, mencakup 48,84 persen wilayah Indonesia. Sebanyak 25,41 persen wilayah lainnya diperkirakan mengalami puncak kemarau pada September.

Bukan hanya cakupannya yang luas. Durasi musim kemarau juga diperkirakan lebih panjang di 437 zona musim atau sekitar 48,77 persen wilayah Indonesia. Curah hujan tinggi diperkirakan baru kembali secara bertahap pada Oktober dan November.

Tekanan iklim diperkuat oleh perkembangan El Niño. Indeks Niño 3.4 bulanan telah mencapai 1,56 pada akhir Juni, melampaui ambang El Niño kuat sebesar 1,5. BMKG memperkirakan El Niño bertahan setidaknya hingga awal triwulan pertama 2027. Indian Ocean Dipole positif juga berpeluang aktif pada September–Desember 2026.

Karena angka SiPongi baru berhenti pada Juni, kebakaran yang terjadi sepanjang Juli dan Agustus belum masuk dalam total 107.465 hektare. Dengan demikian, luas karhutla nasional akan bertambah ketika data berikutnya diperbarui.

El Niño Bukan Penyulut Api

El Niño kerap ditempatkan sebagai penyebab utama karhutla. Namun, anomali iklim tersebut pada dasarnya tidak menyalakan api. El Niño menciptakan kondisi yang memungkinkan api lebih mudah menjalar dan lebih sulit dipadamkan.

Musim kering yang panjang menurunkan kadar air pada tanah, serasah, semak, dan pepohonan. Di lahan gambut yang telah mengalami pengeringan, api bahkan dapat merambat di bawah permukaan dan bertahan selama berhari-hari.

Sumber penyulut tetap berkaitan erat dengan aktivitas manusia. Pembukaan lahan dengan membakar dianggap murah dan cepat. Api juga bisa berasal dari pembakaran sampah, puntung rokok, perapian, atau kegiatan lain yang tidak diawasi. Ketika angin menguat dan vegetasi mengering, kebakaran kecil dapat berkembang menjadi kebakaran luas.

Pemisahan antara penyulut dan penguat kebakaran penting agar kebijakan tidak keliru sasaran. Jika El Niño diperlakukan sebagai satu-satunya penyebab, karhutla seolah-olah merupakan bencana alam yang tidak dapat dicegah. Padahal, sebagian besar sumber api dapat ditekan melalui patroli, pengawasan pembukaan lahan, pengelolaan air gambut, dan penegakan hukum.

Pemadaman Udara Bukan Jawaban Tunggal

Pemerintah telah mengerahkan operasi modifikasi cuaca, helikopter pengebom air, patroli darat, serta personel Manggala Agni. Langkah tersebut penting untuk mengendalikan kebakaran yang sedang berlangsung.

Namun, pemadaman udara memiliki keterbatasan. Helikopter membutuhkan sumber air yang cukup dekat, sementara operasi modifikasi cuaca bergantung pada keberadaan awan yang dapat disemai. Ketika atmosfer terlalu kering, peluang menghasilkan hujan menjadi lebih kecil.

Biaya pemadaman juga meningkat ketika api sudah meluas. Pada lahan gambut, api bawah permukaan membutuhkan air dalam jumlah besar dan penanganan berulang. Asapnya dapat bergerak jauh dari lokasi kebakaran, mengganggu kesehatan, penerbangan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi.

Karena itu, data konsentrasi karhutla semestinya digunakan untuk menggeser perhatian ke pencegahan. Kalimantan Barat, Riau, dan Nusa Tenggara Timur dapat menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan Maluku, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau.

Di wilayah gambut, tinggi muka air perlu dipantau secara konsisten. Di kawasan savana dan pegunungan, jalur sekat bakar, pembatasan aktivitas wisata, serta pengawasan pembakaran terbuka perlu diperkuat. Pemerintah daerah juga membutuhkan data yang menghubungkan titik panas, kepemilikan lahan, tutupan lahan, arah angin, dan kualitas udara.

Kerugian Tidak Berhenti di Hutan

Dampak karhutla tidak sebanding dengan luas area terbakar saja. Kebakaran sekitar 176 hektare di Bromo, misalnya, langsung memengaruhi akses wisata dari Malang dan Lumajang. Pelaku usaha transportasi, penginapan, pemandu wisata, pedagang, dan pekerja informal ikut terdampak meskipun tidak berada di lokasi api.

Pengalaman 2015 memberikan gambaran mengenai besarnya risiko tersebut. Bank Dunia memperkirakan kebakaran seluas sekitar 2,6 juta hektare pada tahun itu menimbulkan kerugian sedikitnya 16,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 221 triliun. Nilainya setara dengan 1,9 persen produk domestik bruto Indonesia saat itu.

Kerugian tersebut meliputi sektor pertanian, kehutanan, perdagangan, pariwisata, transportasi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta biaya penanganan darurat. Angka 2015 tentu tidak dapat digunakan sebagai proyeksi langsung untuk 2026. Namun, pengalaman itu menunjukkan bahwa biaya pencegahan jauh lebih kecil dibandingkan beban ekonomi setelah kebakaran berkembang menjadi krisis asap.

Waktu Pencegahan Semakin Sempit

Karhutla 2026 belum dapat disamakan dengan krisis 2015. Luas kebakarannya masih jauh lebih kecil dan belum terjadi kabut asap lintas negara dalam skala serupa. Akan tetapi, indikator peringatan mulai menyala bersamaan.

Luas kebakaran melonjak 366 persen dalam enam bulan. Lebih dari separuh kebakaran terkonsentrasi di tiga provinsi. Pada saat yang sama, puncak kemarau masih berlangsung, El Niño telah mencapai kategori kuat, dan hujan belum akan kembali merata dalam waktu dekat.

Pemerintah masih memiliki ruang untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Ruang itu terletak pada patroli sebelum api muncul, pengelolaan air gambut, larangan pembakaran terbuka, penindakan terhadap pelaku, serta publikasi data yang cepat dan mudah diperiksa.

Karhutla selalu dimulai dari api yang kecil. Persoalannya adalah apakah api itu ditemukan ketika masih dapat dipadamkan dengan beberapa tangki air, atau baru terlihat setelah berubah menjadi kepulan asap yang menutupi kota. (NKR/D-1)