Luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia mencapai 202.010,96 hektare sepanjang Januari–Juli 2026. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla atau SiPongi Kementerian Kehutanan, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan karhutla terluas.
Karhutla di Kalimantan Barat mencapai 38.310,86 hektare atau setara 18,96% dari luas karhutla nasional. Posisi berikutnya ditempati Papua Selatan dengan 25.838,53 hektare dan Nusa Tenggara Timur sebesar 19.565,16 hektare.
Kementerian Kehutanan menyebutkan sekitar 57% areal yang terbakar berada di kawasan hutan. Sementara itu, sebanyak 43% lainnya berada di areal penggunaan lain atau di luar kawasan hutan.
Ancaman karhutla masih perlu diwaspadai pada awal September 2026. Berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari-9 pada 31 Agustus 2026, BMKG mendeteksi titik panas berkepercayaan tinggi dengan konsentrasi utama di Kalimantan. Titik panas juga terdeteksi di Sumatera, Papua, dan Maluku.
Provinsi Mana yang Mengalami Karhutla Terluas pada 2026?
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan karhutla terluas sepanjang Januari–Juli 2026, yakni mencapai 38.310,86 hektare. Luas tersebut setara dengan hampir seperlima karhutla nasional.
| 10 Provinsi dengan Karhutla Terluas (Januari–Juli 2026) |
|||
|---|---|---|---|
| Peringkat | Provinsi | Luas Karhutla (Hektare) | Porsi Nasional |
| 1 | Kalimantan Barat | 38.310,86 | 18,96% |
| 2 | Papua Selatan | 25.838,53 | 12,79% |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | 19.565,16 | 9,69% |
| 4 | Nusa Tenggara Barat | 17.406,46 | 8,62% |
| 5 | Riau | 15.738,92 | 7,79% |
| 6 | Maluku | 14.677,00 | 7,27% |
| 7 | Jawa Timur | 10.835,28 | 5,36% |
| 8 | Kalimantan Selatan | 8.019,63 | 3,97% |
| 9 | Kalimantan Tengah | 7.634,46 | 3,78% |
| 10 | Kepulauan Riau | 5.760,90 | 2,85% |
Sumber: SiPongi Kementerian Kehutanan
Secara kumulatif, karhutla di sepuluh provinsi tersebut mencapai 163.787,20 hektare. Jumlah itu setara dengan 81,08% dari keseluruhan karhutla di Indonesia.
Tiga provinsi di Kalimantan yang masuk daftar, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, memiliki total karhutla seluas 53.964,95 hektare. Luas tersebut mencakup 26,71% karhutla nasional.
Karhutla yang luas juga terjadi di kawasan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat memiliki total areal terbakar mencapai 36.971,62 hektare atau 18,30% dari angka nasional.
Mengapa Risiko Karhutla Masih Tinggi?
Risiko karhutla masih tinggi karena musim kemarau bertepatan dengan El Niño yang sangat kuat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kondisi El Niño pada 2026 memiliki kemiripan dengan fenomena serupa pada 2015.
“Kalau kita lihat data BMKG, El Nino tahun ini datang lebih cepat dari perkiraan awal dan saat ini sudah berada pada intensitas sangat kuat. Bahkan kondisi ini memiliki kemiripan dengan El Nino tahun 2015 yang menjadi salah satu tahun dengan kejadian Karhutla terbesar,” ujar Raja Juli.
BMKG sebelumnya memperkirakan sebanyak 169 zona musim atau 25,41% luas daratan Indonesia mengalami puncak kemarau pada September 2026. Wilayahnya meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, serta Papua Pegunungan bagian tengah.
Memasuki dasarian III Agustus hingga dasarian II September 2026, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah, yakni 0–150 milimeter per dasarian. Curah hujan kurang dari 50 milimeter per dasarian berpotensi mendominasi Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, Maluku, serta sebagian Papua.
Bagaimana Pemerintah Menangani Karhutla?
Kementerian Kehutanan menjalankan operasi pemadaman darat di enam provinsi prioritas. Keenamnya adalah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Penanganan dilakukan bersama TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, serta pemerintah daerah. Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca, mengaktifkan posko siaga darurat, dan membentuk Satuan Tugas Supervisi Pengendalian Karhutla.
“Angka ini menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai. Pengendalian Karhutla bukan hanya tugas Kementerian Kehutanan, melainkan tugas bersama semua pihak,” kata Raja Juli.
SiPongi menghitung luas karhutla melalui analisis citra satelit Landsat 8 yang ditumpangtindihkan dengan data persebaran titik panas. Hasilnya kemudian dilengkapi dengan pemeriksaan lapangan dan laporan pemadaman Manggala Agni.
Titik panas tidak otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran. Satu kejadian karhutla dapat terdeteksi sebagai beberapa titik panas sehingga data tersebut tetap memerlukan verifikasi lapangan. (RK/D-1)
Baca: 10 Negara dengan Hutan Terluas di Dunia 2025 Menurut FAO, Ada Indonesia
Comment